Pemerintah terkesan tidak tegas dalam urusan menyetop perekrutan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT). Sejatinya, pemerintah berharap setelah urusan pengangkatan tenaga honorer kategori I dan II menjadi CPNS tuntas, pemerintah pusat dan daerah tidak boleh mengangkat tenaga honorer baru. Tapi, harapan tersebut tidak bakal berjalan. Keterangan ini disampaikan oleh Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara [...]
Pemko Pekanbaru kemungkinan stop melakukan perekrutan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa daerah yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 50 persen ke atas untuk belanja pegawai dilarang melakukan perekrutan CPNS lagi. Sementara Pemko Pekanbaru diketahui hampir 70 persen dari APBD setiap tahunnya habis hanya untuk pembayaran gaji PNS tanpa [...]
Moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS akan diberlakukan Pemerintah Kalbar hingga 2012 mendatang. Kebijakan itu menyusul kesepakatan tiga menteri menghentikan sementara penerimaan CPNS yang berlaku 1 September hingga 1 September 2012 mendatang. “Hasil rapat di Jakarta, pemerintah pusat menyarankan Kalbar juga menerapkan moratorium PNS,” tegas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Robertus Isdius, kepada [...]
Sebanyak 297 pemerintah daerah dipastikan tidak bisa melaksanakan penerimaan CPNS jalur umum dengan formasi terbatas mulai tahun depan. Sebelum porsi belanja pegawai di APBD-nya berada di bawah belanja lainnya, seperti pembangunan, daerah-daerah itu dilarang melakukan rekrutmen CPNS. Jika pemda yang bersangkutan masih juga mengajukan usulan formasi CPNS, pemerintah pusat tidak akan memprosesnya. “Data teranyar dari [...]
Komisi II DPR RI mencurigai pelaksanaan moratorium penerimaan CPNS akan kaitannya dengan unsur politik. Mereka juga mensinyalir ada rencana untuk mengangkat banyak CPNS mulai 2013, dengan tujuan menarik simpati para pelamar pekerjaan dan keluarganya agar kembali memilih Partai Demokrat sebagai partai pemerintah. “Moratorium ini sudah pernah dilakukan pada 1998. Tapi kemudian dibuka lagi menjelang pemilu [...]
